KPI Siap Mediasi Seskab dan Media

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) siap memediasi polemik antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan
kalangan media massa, termasuk di dalamnya dua stasiun
televisi.

"KPI siap memfasilitasi bila kedua pihak, pemerintah dan
media, mau bertemu dan bermusyawarah," kata Komisioner KPI Pusat Bidang
Kelembagaan Idy Muzayyad di Jakarta, Rabu (23/2).

Menurutnya,
polemik tersebut sebaiknya tidak terus dikembangkan, apalagi pihak media
sudah menyampaikan somasi kepada Dipo Alam. Ia khawatir jika polemik itu
terus dikembangkan dan sampai berujung pada perseteruan, maka akan
kontraproduktif, bahkan menjadi catatan kurang baik dalam perjalanan
demokrasi di era reformasi.

Selain itu, ia juga khawatir polemik
itu akan mengganggu kinerja kedua pihak. Misalnya pemerintah jadi bersikap
kikuk dengan harus pilih-pilih dalam melayani media. Sedangkan media
merasa tersandera atau bahkan terancam pada saat mencari dan menyiarkan
berita yang menyangkut pemerintah.

Idy menyarankan bila ada pihak
yang keberatan dan merasa dirugikan dengan tayangan dan isi media
tertentu, maka sebaiknya menempuh jalur yang proporsional. "Pengaduan
melalui KPI bisa ditempuh, agar nanti bisa diambil langkah-langkah yang
proporsional," katanya.

Menurutnya, pernyataan Dipo Alam
mendapatkan resistensi dari kalangan media dan publik karena ada rasa
traumatik yang mendalam pada masa lalu. Kebebasan pers dibungkam pada masa
Orde Baru.

Namun di sisi lain, Idy juga mengingatkan bahwa
kebebasan pers memang harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi,
terutama dalam kerangka memperjuangkan kepentingan publik. "Jadi, kalau
pernyataan itu muncul pada saat ini, itu seolah membuka luka lama hegemoni
terhadap pers yang terjadi di masa lalu," katanya.

Pada masa
reformasi, regulasi terhadap media tidak bisa lagi sepenuhnya dilakukan
oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga yang merepresentasikan publik. "Di
sinilah KPI dan juga Dewan Pers dapat mengambil peran,"
katanya.

Sebelumnya, Dipo Alam meminta seluruh sekjen kementerian
agar memboikot pemasangan iklan di tiga media massa, yang dinilainya
sering menyerang pemerintah. Bahkan, staf kepresidenan pun dimintanya
untuk tidak melayani undangan dari ketiga media dimaksud untuk menjadi
narasumber.(Ant/BEY)

Source:Kompas.com