Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI
(bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga), Rully Chairul Azwar,
menilai keputusan FIFA terkait upaya mengakhiri masalah yang melingkupi
PSSI kelihatannya mengambil jalan tengah."Dengan pengambilalihan
Kongres oleh Komite Normalisasi yang akan dibentuk FIFA, nantinya akan
berfungsi juga sebagai Komite Pemilih," ujar Politisi Senior Partai Golkar
di Jakarta, Rabu (6/4).Kendati begitu, menurutnya, perlu dikritisi
juga bagaimana mekanisme pembentukannya, agar semua kalangan dapat
menerima komposisi personalianya."Yang patut diperhatikan juga
ialah ke empat kandidat yang sudah dicalonkan dan dicoret oleh Komite
Pengawas, tidak boleh maju menjadi calon lagi. Keputusan FIFA ini harus
diamankan," tegasnya.Berarti, demikian Rully Chairul Azwar,
(Keputusan FIFA ini) di satu sisi menyelesaikan konflik
lama."Tetapi, di sisi lain (bisa) menimbulkan spekulasi-spekulasi
baru, mengingat petanya tidak banyak berubah," ungkapnya.Namun, ia
menilai, keadaan kini akan jauh lebih cair. Karena itu, ia mengingatkan,
Komisi X DPR RI mengharapkan, semua pihak menerima tawaran penyelesaian
FIFA ini."Ini amat penting, untuk solusi 'win win'. Akan tetapi,
tahapan proses sampai dengan Kongres akhir Mei nanti perlu dikawal secara
transparan oleh semua pihak," tegas Rully Chairul
Azwar.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PSSI di bawah
kepemimpinan Nurdin Halid 'berseteru' dengan pihak Kementerian Negara
Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), karena beberapa masalah mengenai
eksistensi Liga Primer Indonesia (LPI), KPPN, posisi Ketua Umum hingga
'deadlock'-nya Kongres.Pihak PSSI tak mengakui LPI karena
bertentangan dengan Statuta FIFA maupun PSSI, begitu juga kehadiran KPPN
yang di dalamnya ada figur 'avonturir' apalagi pernah terlibat kasus
dugaan tindak pidana korupsi.Sementara Kemenpora sendiri dinilai
cenderung memilih berkompromi dengan dua badan yang dicap 'ilegal' oleh
FIFA (LPI, KPPN) ketimbang membuka dialog bersama PSSI.Namun, PSSI
juga dianggap terlalu menutup diri terhadap 'intervensi' Pemerintah
melalui Kemenpora.(Ant/RIZ) Source:Kompas.com
(bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga), Rully Chairul Azwar,
menilai keputusan FIFA terkait upaya mengakhiri masalah yang melingkupi
PSSI kelihatannya mengambil jalan tengah."Dengan pengambilalihan
Kongres oleh Komite Normalisasi yang akan dibentuk FIFA, nantinya akan
berfungsi juga sebagai Komite Pemilih," ujar Politisi Senior Partai Golkar
di Jakarta, Rabu (6/4).Kendati begitu, menurutnya, perlu dikritisi
juga bagaimana mekanisme pembentukannya, agar semua kalangan dapat
menerima komposisi personalianya."Yang patut diperhatikan juga
ialah ke empat kandidat yang sudah dicalonkan dan dicoret oleh Komite
Pengawas, tidak boleh maju menjadi calon lagi. Keputusan FIFA ini harus
diamankan," tegasnya.Berarti, demikian Rully Chairul Azwar,
(Keputusan FIFA ini) di satu sisi menyelesaikan konflik
lama."Tetapi, di sisi lain (bisa) menimbulkan spekulasi-spekulasi
baru, mengingat petanya tidak banyak berubah," ungkapnya.Namun, ia
menilai, keadaan kini akan jauh lebih cair. Karena itu, ia mengingatkan,
Komisi X DPR RI mengharapkan, semua pihak menerima tawaran penyelesaian
FIFA ini."Ini amat penting, untuk solusi 'win win'. Akan tetapi,
tahapan proses sampai dengan Kongres akhir Mei nanti perlu dikawal secara
transparan oleh semua pihak," tegas Rully Chairul
Azwar.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PSSI di bawah
kepemimpinan Nurdin Halid 'berseteru' dengan pihak Kementerian Negara
Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), karena beberapa masalah mengenai
eksistensi Liga Primer Indonesia (LPI), KPPN, posisi Ketua Umum hingga
'deadlock'-nya Kongres.Pihak PSSI tak mengakui LPI karena
bertentangan dengan Statuta FIFA maupun PSSI, begitu juga kehadiran KPPN
yang di dalamnya ada figur 'avonturir' apalagi pernah terlibat kasus
dugaan tindak pidana korupsi.Sementara Kemenpora sendiri dinilai
cenderung memilih berkompromi dengan dua badan yang dicap 'ilegal' oleh
FIFA (LPI, KPPN) ketimbang membuka dialog bersama PSSI.Namun, PSSI
juga dianggap terlalu menutup diri terhadap 'intervensi' Pemerintah
melalui Kemenpora.(Ant/RIZ) Source:Kompas.com
No comments:
Post a Comment