Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah harus melakukan
"tobat" nasional dengan mengembalikan sistem ekonomi kembali berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945. Demikian dikatakan Ketua Dewan Syariah
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Egi Sujana dalam Diskusi
Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Esok yang digelar Kadin Jawa Barat, Rabu
(16/3).Menurut Egi, konsep ekonomi yang digulirkan saat ini telah
mengakibatkan kesenjangan. Kemiskinan semakin lebar dan meluas nyaris tak
berujung.Ia mengkritisi langkah pemerintah yang masih mengikuti
pola Orde Baru yang mengedepankan liberalisme dan kapitalisme. Padalah,
kata dia, model itu gagal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
secara merata."Semua harus berkaca dari pengalaman masa lalu,
jangan dipaksakan atas kepentingan belaka," kata Egi.Menurut dia,
keberpihakan pemerintah terahdap persaingan bebas dan pasar bebas begitu
dominan. Ia mencontohkan, masyarakat yang kesulitan mendapatkan atau
memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan tambang
lainnya karena dikuasai pihak tertentu dengan dalih pasar
terbuka."Akibatnya barang tambang menjadi barang mahal dan asing
bagi kebanyakan rakyat, seharusnya pemerintah membangun keadilan dan
menyejahterakan rakyatnya, bukanya diserahkan kepada mekanisme pasar,"
katanya.Padahal menurut dia, UUD 1945 jelas menyebutkan tanah dan
barang tambang dan kekayaan yang ada di atasnya adalah untuk kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat Indonesia.Sementara itu mantan Panglima
TNI Endriartono Sutarto yang juga Komisaris Utama Bank Pundi menyebutkan
penerapan pasar bebas dalam jangka panjang bisa mengancam ketahanan dan
keamanan bangsa.Ia mengakui, masuknya investasi asing sebagai
sebuah angin segar bagi pembangunan. Tapi di lain pihak adanya gejala
penguasaan investasi oleh pihak asing di beberapa sektor
strategis.Selain itu munculnya deindustrialisasi serta yang paling
nyata adalah serbuan barang-barang impor yang mengancam produk dalam
negeri."Aliran modal asing yang masuk mencapai 16 miliar dolar AS,
pertumbuhannya signifikan dan tahun ini diprediksi mencapai 6,4 persen,"
kata Endriartono.Aliran dana asing juga ke sektor saham, surat
utang negara, serta ke sejumlah bank di Tanah Air. Endriartono
mengungkapkan peredaran barang impor di Tanah Air yang sudah mendominasi
pasar, terlebih setelah digulirkanya ACFTA."Sebelumnya peredaran
produk impor 50 persen, setelah ACFTA menurut Apindo menjadi 75 persen.
Jelas kondisi ini akan mendesak produksi lokal, juga para pekerjanya,"
katanya.Pada kesempatan itu, Endriartono mengajak seluruh elemen
pengusaha termasuk yang tergabung dalam Kadin untuk melakukan
terbosan-terobosan untuk memperkuat daya saing dan bersaing dengan produk
luar negeri.Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi dan sumber
daya alam yang dimiliki. Disamping memperkuat jaringan pasar serta
mengikuti perkembangan teknologi dan IT.(Ant/ICH) Source:Kompas.com
"tobat" nasional dengan mengembalikan sistem ekonomi kembali berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945. Demikian dikatakan Ketua Dewan Syariah
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Egi Sujana dalam Diskusi
Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Esok yang digelar Kadin Jawa Barat, Rabu
(16/3).Menurut Egi, konsep ekonomi yang digulirkan saat ini telah
mengakibatkan kesenjangan. Kemiskinan semakin lebar dan meluas nyaris tak
berujung.Ia mengkritisi langkah pemerintah yang masih mengikuti
pola Orde Baru yang mengedepankan liberalisme dan kapitalisme. Padalah,
kata dia, model itu gagal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
secara merata."Semua harus berkaca dari pengalaman masa lalu,
jangan dipaksakan atas kepentingan belaka," kata Egi.Menurut dia,
keberpihakan pemerintah terahdap persaingan bebas dan pasar bebas begitu
dominan. Ia mencontohkan, masyarakat yang kesulitan mendapatkan atau
memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan tambang
lainnya karena dikuasai pihak tertentu dengan dalih pasar
terbuka."Akibatnya barang tambang menjadi barang mahal dan asing
bagi kebanyakan rakyat, seharusnya pemerintah membangun keadilan dan
menyejahterakan rakyatnya, bukanya diserahkan kepada mekanisme pasar,"
katanya.Padahal menurut dia, UUD 1945 jelas menyebutkan tanah dan
barang tambang dan kekayaan yang ada di atasnya adalah untuk kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat Indonesia.Sementara itu mantan Panglima
TNI Endriartono Sutarto yang juga Komisaris Utama Bank Pundi menyebutkan
penerapan pasar bebas dalam jangka panjang bisa mengancam ketahanan dan
keamanan bangsa.Ia mengakui, masuknya investasi asing sebagai
sebuah angin segar bagi pembangunan. Tapi di lain pihak adanya gejala
penguasaan investasi oleh pihak asing di beberapa sektor
strategis.Selain itu munculnya deindustrialisasi serta yang paling
nyata adalah serbuan barang-barang impor yang mengancam produk dalam
negeri."Aliran modal asing yang masuk mencapai 16 miliar dolar AS,
pertumbuhannya signifikan dan tahun ini diprediksi mencapai 6,4 persen,"
kata Endriartono.Aliran dana asing juga ke sektor saham, surat
utang negara, serta ke sejumlah bank di Tanah Air. Endriartono
mengungkapkan peredaran barang impor di Tanah Air yang sudah mendominasi
pasar, terlebih setelah digulirkanya ACFTA."Sebelumnya peredaran
produk impor 50 persen, setelah ACFTA menurut Apindo menjadi 75 persen.
Jelas kondisi ini akan mendesak produksi lokal, juga para pekerjanya,"
katanya.Pada kesempatan itu, Endriartono mengajak seluruh elemen
pengusaha termasuk yang tergabung dalam Kadin untuk melakukan
terbosan-terobosan untuk memperkuat daya saing dan bersaing dengan produk
luar negeri.Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi dan sumber
daya alam yang dimiliki. Disamping memperkuat jaringan pasar serta
mengikuti perkembangan teknologi dan IT.(Ant/ICH) Source:Kompas.com
No comments:
Post a Comment